Membedah Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 35/PUU-X/2012 Mia Siscawati, Ph.D. Sajogyo Institute

Pelatihan awal REDD+, Tindak Lanjut MK 35, MRV dan

Pemanfaatan CLASLite untuk Analisis Deforestasi

Bali, 18-22 November 2013

Outline Presentasi

• Sejarah Penguasaan Hutan Indonesia: Warisan Kolonial

• Perlawanan Akademik terhadap Konsep Penguasaan Negara di Masa

Kolonial

• Penguasaan Hutan Indonesia Paska Kolonial

• Perlawanan Masyarakat Sipil dan Akademisi terhadap

Konsep Hutan Politik pada Masa Orde Baru

• Gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas UU

Kehutanan No. 41 tahun 1999

• Putusan MK

• Respon terhadap Putusan MK

• Masyarakat Adat

• Presiden Republik Indonesia

• Kementrian Kehutanan

• UKP4

• Kementrian Dalam Negeri

Sejarah Penguasaan Hutan: Warisan Kolonial

• Kawasan hutan sebagai sebuah bentuk penguasaan

tanah-wilayah hutan pertama kali diciptakan pada

masa kolonial Belanda ketika sejumlah besar wilayah

di Pulau Jawa dan Madura serta sejumlah kecil

wilayah di selatan pulau Sumatra ditetapkan sebagai

hutan negara.

• Untuk mengatur hutan pemerintah kolonial

mengadopsi suatu sistem hukum yang menjadi

landasan bagi suatu pendekatan administrasi hutan

negara dan menempatkan penguasaan eksklusif

sumberdaya hutan di tangan pemerintah

• Kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial sebagai hutan

disebut oleh Peluso dan Vandergeest (2001) sebagai "hutan

politik“

• Jawatan kehutanan kolonial Belanda (Boschwezen) menetapkan

wilayah “hutan politik” melalui undang-undang kehutanan

kolonial dengan membuat batasan antara lahan pertanian dan

hutan, dan mengklaim semua lahan hutan sebagai domain negara

(Peluso dan Vandergeest, 2001, Peluso, 1992).

• Konsep “hutan politik’ tersebut memainkan peran penting dalam

pembentukan teritorialisasi dan kerangka hukum tentang hutan

pada masa kolonial.

• Institusionalisasi "hutan politik" selama era kolonial (Peluso dan

Vandergeest, 2001) memberikan kontribusi terhadap perumusan

penguasaan hutan dan tata kelola hutan di Indonesia pada masa

paska kolonial.

• “Momentum awal pembentukan hukum tentang kehutanan

di Indonesia, dapat dikatakan dimulai sejak tanggal 10

September 1865, yaitu dengan diundangkannya pertama

sekali Reglemen tentang Hutan (Boschreglement) 1865.”

• “Reglemen Hutan 1865 tersebut merupakan awal

adanya instrumen hukum tertulis yang secara juridis

formal telah meniadakan hak dan kekuasaan

masyarakat adat terhadap wilayah hutan adat dengan

hak ulayat di sekitarnya. (Sumber: Sejarah Pengelolaan

Hutan http://www.kph.dephut.go.id/)